Ali Seo

Blog

  • [HOAKS] Kapolri Sebut SIM Berlaku Seumur Hidup

    [HOAKS] Kapolri Sebut SIM Berlaku Seumur Hidup

    [HOAKS] Kapolri Sebut SIM Berlaku Seumur Hidup
    komdigi

    Jakarta. Viral di Facebook yang mengklaim Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto, mewacanakan Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup.

    Menurut narasi yang beredar di media sosial, pemberlakuan masa berlaku hingga seumur hidup itu untuk menghindari pungutan liar saat proses perpanjangan masa berlaku SIM.

    Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan dari Kapolri Suyudi terkait wacana SIM berlaku seumur hidup. Adapun Korlantas Polri menegaskan bahwa penerbitan SIM tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pada 3 Januari 2025, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan telah memberikan penjelasan mengenai masa berlaku SIM yang tidak bersifat seumur hidup. Aan menjelaskan, hal itu karena SIM bukan produk administratif. SIM harus diperpanjang setiap lima tahun untuk memastikan kompetensi pengemudi secara berkala.

  • Kapolri Luncurkan Program Poliran di Bandung, Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran

    Kapolri Luncurkan Poliran, Tingkat Pengangguran Indonesia Disoroti

     

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
    Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.

    Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.

    Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.

    “Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).

    Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.

    Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.

    “Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.

  • Kapolri Luncurkan Program Poliran di Bandung, Gandeng 3 Menteri Tekan Pengangguran

    Kapolri Luncurkan Poliran, Tingkat Pengangguran Indonesia Disoroti

     

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
    Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.

    Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.

    Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.

    “Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).

    Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.

    Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.

    “Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.

  • Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja

    Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja

     

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
    Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.

    Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.

    Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.

    “Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).

    Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.

    Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.

    “Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.

  • Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja

    Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja

     

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
    Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.

    Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.

    Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.

    “Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).

    Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.

    Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.

    “Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.

  • Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja

    Kapolri Luncurkan POLIRAN, Perluas Lapangan Kerja dan Perintahkan Pemberantasan Calo Tenaga Kerja

     

    Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) dan uji kompetensi satpam di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Rabu (11/11).
    Dia bilang langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya penanggulangan angka pengangguran di Indonesia, terutama di Jabar yang angkanya di atas nasional.

    Suyudi menuturkan dalam sambutannya yang menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Jawa Barat masih berada di atas rata-rata nasional.

    Berdasarkan data BPS per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil turun menjadi 4,75 persen atau sekitar 7,38 juta jiwa. Namun, Jawa Barat mencatatkan TPT sebesar 6,67 persen.

    “Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi dalam sambutannya di Bandung, Rabu (11/11).

    Suyudi menjelaskan, Poliran bermula dari inisiatif sederhana saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Banten. Kala itu, pihaknya menghubungkan masyarakat dengan fasilitas pelatihan kerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Sukses di tingkat daerah, program tersebut kini dikembangkan menjadi gerakan nasional.

    Menurutnya, ketersediaan lapangan kerja bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan fondasi utama stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi memberikan kepastian dan ketenangan bagi keluarga. Dan keluarga yang sejahtera menjadi pondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” tegasnya.

    Meski demikian, Kapolri menegaskan bahwa program Poliran bukan bentuk pengambilalihan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri berperan sebagai fasilitator dan pemantik kolaborasi antarinstansi.

    “Saya tegaskan, yang kami lakukan adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan kolaborasi. Termasuk bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta kementerian dan lembaga terkait lainnya agar setiap pihak bergerak selaras dan saling menguatkan,” kata jenderal bintang empat polisi itu.

  • Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.

  • Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

    Kapolri Perintahkan Jajaran Berantas Calo Kerja dan Pungli Perekrutan

     Kota Bandung. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk menindak tegas praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang merugikan para pencari kerja.

    Perintah tersebut disampaikan Kapolri saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026). Ia meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak mengungkap serta menindak pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

    “Kita akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku calo yang selalu meresahkan,” kata Suyudi.

    Kapolri juga mengajak masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik percaloan, baik yang terjadi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan. Menurutnya, keberanian masyarakat melapor sangat dibutuhkan agar praktik tersebut dapat ditindak.

    “Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri,” ucap dia.

    Selain memberantas percaloan, Polri melalui program Poliran berupaya membantu masyarakat mendapatkan akses pekerjaan. Program ini dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang tersedia melalui kerja sama berbagai pihak.

    Suyudi menilai upaya mengurangi pengangguran juga berkaitan erat dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Menurutnya, keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan sejahtera dapat menjadi fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.

    “Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran,” ujar dia.

    Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang. Kondisi tersebut mendorong Polri untuk ikut berkontribusi memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.

    “Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” kata dia.

    Kapolri menegaskan, pelaksanaan Poliran harus berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran semata. Seluruh jajaran Polri diminta memastikan data pencari kerja dikelola secara akurat serta memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan.

    “Poliran tidak boleh sekadar menjadi program seremonial di atas kertas. Seluruh jajaran Polri harus mengawal data pencari kerja secara akurat hingga benar-benar terserap di tempat kerja,” ucap dia.

    Melalui Poliran, Polri berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan kerja sekaligus terlindungi dari praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses perekrutan.